Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Septya Nurrahmadani; Hariyati; Armiani

Authors

Septya Nurrahmadani Universitas Negeri Surabaya
Hariyati Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Armiani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

Keywords:

Dana Bagi Hasil, Komponen PAD, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Abstract

Dalam rangka menunjang tingkat kemandirian keuangan daerah, komponen PAD dan dana bagi hasil merupakan sumber penerimaan daerah yang menjadi indikator atas pemenuhan kapasitas fiskal daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh setiap komponen PAD dan dana bagi hasil terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan sampel berjumlah 21 kabupaten dan 1 kota pada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alat analisis yang digunakan ialah statistik deskriptif, perhitungan matematis dan regresi data panel menggunakan E-Views 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan untuk harta kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kontribusi komponen PAD dan dana bagi hasil cendrung mengalami fluktuatif. Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah menunjukkan kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur memiliki pola hubungan yang rendah sekali dan rendah.

References

Akbar, A. (2022). The Effect Of Regional Native Income And Capital Expenditure On Regional Financial Independence In District /City Goverments In West Java Province Year 2016 -2020. International Journal of Science, Technology & Management, 3(4), 884–890. https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i4.561

Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015). Jurnal Akuntansi, 13(1), 30–39.

Ayudhia, I., & Riyadi. (2018). Wadah Harmoni Kebijakan Pusat dan Daerah Dorong Pariwisata Melalui Medsos. Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 1–32.

Balqis, Murdiati, S., & Amira. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013-2017. Jurnal Permana, 9(2).

Dewantoro, D. A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 1(2), 38–47.

Djese, S. T. (2016). Meneropong Nusa Tenggara Timur Menakar Masalah, Menawar Solusi. Lippi Press, 277–288.

DJPK Kemenkeu. (2023). Portal Data APBD dan TKDD Provinsi NTB. https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd?tahun=2022&provinsi=23&pemda=00

Febriayanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban, 3017, 162–175.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2017). Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.). Salemba Empat.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.

Lestari, A., Dali, N., & Abdullah, M. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum ( Dau ) Dan Belanja Modal Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Universitas Halu Oleo , Kendari, 1, 44–55.

Lestari, R. A. (2022). Tantangan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol), 3(1), 61–67. http://dx.doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2890

Marizka, R. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat (Tahun 2006-2011). Journal of the American Chemical Society, 123(10), 2176–2181. https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385

Mulianty, A. R. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Oleh Badan Usaha Milik Daerah. Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4), 623–635.

Nisa, A. A. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 1, 203–214.

Novalistia, R. L. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provin. Journal Of Accounting2, 2(2).

Novitasari, M., & Novitasari, L. (2019). Pengaruh Pajak, Retribusi, Dbh, Belanja Modal, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah. Inventory: Jurnal Akuntansi, 3(2), 174. https://doi.org/10.25273/inventory.v3i2.5244

Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah, 3(4), 243–256. https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526

Saraswati, N. P., & Nurhajanti, N. N. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. 2, 51–64.

Siagian, A. R., & Kurnia. (2022). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016- 2020. 9(5), 3095–3104.

Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual).

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.

Sutrisno, M. T., & Santoso, A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal Sebagai Variabel. 7, 79–99.

Undang-Undang RI Nomor 23. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Vol. 85, Issue 1, pp. 2071–2079).

Valentino, Y., & Alfian, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2019. 9(1), 23–32.

Zaenuddin, M. (2012). Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Alat Analisis Derajat Otonomi Fiskal Daerah. 22, 1999–2006.

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia). JRAK, 7(1), 11–21.